Tak hanya muhni yang kemarin menyatakan keresahannya. Hampir semua warga yang ngluruk ke dewan mengungkapkan uneg-unegnya. Massa dari dua desa tersebut juga merupakan perwakilan dua desa lainnya di Kecamatan Bendo yang terkena imbas konflik lahan dengan pihak lanud. Yakni, Desa Kledokan dan Lemahbang.
Kepala Desa Setren Suryanto mengungkapkan bahwa hasil rapat dari empat kepala desa (Kledokan, Lemahbang, Setren dan Kleco) pada 20 September lalu, disepakati jika petani penggarap di empat desa akan tetap bertahan atas pengelolaan lahan di sekitar Lanud. Yakni, menanam tanaman ketela, kacang, padi dan lainnya. Bukan tanaman produksi sepeti tebu atau kapas.
Selain itu, lanjut itu, warga juga tetap berpegang pada kesepakatan awal jika selama di atas lahan tersebut belum dilakukan pembangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan (hankam), tetap di kelola oleh petani penggarap.” Yang membuat resah warga ini adalah lahan tersebut oleh pihak Lanud Iswahjudi akan disewakan ke PG. Petani di janjikan akan di jadikan objek pekerja, bukan sebagai subjek penggarap,” ungkapnya.
Kades Kleco Titin menuturkan, semua tanah di desanya berstatus B, sehingga tidak bisa bersertifikat hak milik. Menurutnya, warga kesulitan membuka usaha apapun lantaran memerlukan persyaratan sertifikat tanah.” Selain itu, hampir seluruh warga berpenghidupan dari bertani. Kalau lahan garapan nya akan disewakan ke PG oleh Lanud Iswahjudi, tentu warga akan kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya,” terangnya.
Titin menambahkan, terkait kontrak sewa antara warga penggarap dengan lanud pun sampai saat ini tidak jelas. “Pihaknya Lanud menaikkan harga sewa lahan pun sebenarnya warga penggarap setuju. Tapi kenapa masih mau di sewakan ke PG? kami mohon supaya dewan tidak memfasilitasi di atas meja saja seperti sekarang tapi juga turun ke lapangan karena informasinya lahan sudah mulai digarap oleh PG besok (hari ini, Red),” tandasnya.
Ketua DPRD Magetan Joko Suyono di depan perwakilan sekitar 30 warga mengaku sangat memahami keluhan tersebut. Pihaknya juga berjanji akan segera mengambil langkah untuk memanggil pihak-pihak terkait seperti BPN, PG dan Lanud Iswahjudi.
Menurut Joko, ada dua permasalan pokok yang di tangkapnya. Yakni, hak garap serta hak kepemilikan atas tanah. “Masalah yang harus segera ditangani adalah hak garap. Apalagi pihak PG juga akan mulai menggarap lahan tersebut. Kami akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini, ” Janji Joko, Sementara itu, pihak Lanud Iswahjudi belum berhasil dikonfirmasi terkait keluhan warga tersebut. (wka/isd)
RADAR MAGETAN
