MAGETAN - Anggota komisi D DPRD Kabupaten Magetan merasa ditilap eksekutif. Pasalnya miliaran anggaran yang bersumber dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) tidak jelas jluntrungnya. Bahkan jatah Rp 9 miliar diDinas PU Binamarga dan Cipta Karya setempat terkesan ditutup rapat. "Dana itu di pecah-pecah menjadi sembilan puluh titik proyek, tapi kita tidak tahu lokasinya, karena memang tidak pernah diberi tahu," kata Suwarno, salah seorang anggota komisi D, DPRD Kabupaten Magetan, kemarin (13/11).
Dijelaskan Suwarno, Semua proyek tersebut melalui penunjukkan langsung (PL). Dia menyebutkan, penunjukkan langsung itu mengundang berbagai pertanyaan. Hal ini karena sejumlah proyek itu dinilai tidak memiliki banyak manfaat secara langsung pada masyarakat.
Suwarno membandingkan proyek pembangunan GOR dan gedung Dewan yang menghabiskan Rp 4 miliar bisa semegah itu. Namun, Proyek DPPID senilai Rp 9 miliar tidak diketahui rimbanya.
"Saat ditanya, DPU mengatakan ada 90 titik. Namun saat ditanya tempatnya, Dia (Bambang Setiawan,Kepala Dinas PU) tidak bisa menjawab. Seharusnya, proyek itu lebih bermanfaat jika difokuskan untuk jembatan Gandong" terangnya.
Ketua Fraksi Magetan bersatu itu ini menuding eksekutif memliki sejumlah track record yang buruk. Dia menilai jika sejumlah kebijakan itu sengaja dilakukan untuk "mengipotenkan" fungsi pengwasan dari legislatif. "Sebenarnya sengaja atau tidak eksekutif itu sudah ahli dengan peraturan sehingga terjadi miskomunikasi,"terangnya. (pra/eba)
RADAR MAGETAN
